Pemerintahan
Rabu, 11 Januari 2017 - 09:35:25 | maulana-ayub / Sorot Klaten

Meski Ada Tim Seleksi, Kewenangan Promosi Jabatan Tetap Pada Bupati
Meski Ada Tim Seleksi, Kewenangan Promosi Jabatan Tetap Pada Bupati
ilustrasi by net

Klaten,(sorotklaten.co)--Tim panitia seleksi (Pansel) pengisian jabatan di Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Klaten menilai selama ini kewenangan dalam menentukan sejumlah PNS yang akan dipromosikan jabatannya masih sangat terbatas. Meski ada Pansel, namun semua keputusan tetap ditangan Bupati.

"Selama ini kita Tim Pansel hanya mengusulkan nama-nama yang pantas dan sudah diseleksi ke Bupati, kemudian untuk keputusan mutlak ya tetap pada Bupati," ujar ketua Tim Pansel Klaten, yang juga Rektor Unwidha Klaten Prof Dr. Triyono, M.Pd

Menurutnya, untuk menghindari kasus jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Klaten, salah satu upayanya adalah memberikan kewenangan kepada Tim Pansel untuk ikut menentukan PNS yang akan di naikan jabatannya.

"Kalau bisa kewenangan Tim Pansel lebih dikerucutkan mulai dari seleksi hingga penentuan, atau paling tidak kita diajak urun rembuk (berdiskusi) oleh Bupati dalam memilihnya, selama ini kan semua di putuskan Bupati sendiri," urai dia.

Selain itu Dirinya menambahkan, untuk kewenangan Pansel selama ini juga hanya menyeleksi pejabat yang akan naik ke eselon II. Sedangkan untuk yang kalangan bawah seperti eselon IV dan III  mutlak ditentukan Bupati tanpa seleksi.

"Ini lo yang menjadi kendala, kita tidak berwenang terhadap seleksi kalangan bawah seperti Camat, Kabid atau yang lainnya. Kita hanya menyeleksi kalangan atas seperti kepala SKPD dan Dinas," imbuhnya.

Seperti yang diketahui, Bupati Klaten, Sri Hartini yang belum genap setahun menjabat sudah terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK dalam kasus dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Klaten.

Ironisnya, penangkapan justru dilakukan beberapa jam sebelum pelantikan dan pengukuhan OPD baru dilakukan. Sebanyak 803 pejabat dari eselon V, IV, III dan II yang sebelumnya sudah masuk dalam formasi akhirnya batal dilakukan.

Berita Terkait :


web hit counter